Wacana demokrasi di kawasan Kurdistan Irak kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya kritik terhadap kepemimpinan politik regional yang dinilai tidak sejalan dengan praktik di lapangan.
Sorotan itu menguat setelah sejumlah tokoh Kurdistan Irak, termasuk keluarga Barzani, kerap menyuarakan demokrasi dan hak asasi manusia dalam konteks konflik Suriah.
Namun, pernyataan tersebut justru memicu kritik tajam karena kondisi politik internal Kurdistan Irak dianggap belum mencerminkan prinsip demokrasi yang sesungguhnya.
Wilayah Kurdistan Irak secara formal dikenal sebagai daerah otonom dengan sistem pemerintahan sendiri, lengkap dengan parlemen dan pemilihan umum.
Meski demikian, struktur kekuasaan di wilayah tersebut selama puluhan tahun didominasi oleh dua keluarga besar, yakni keluarga Barzani dan Talabani.
Keluarga Barzani menguasai Partai Demokrat Kurdistan atau KDP dan memiliki basis kekuatan utama di wilayah Erbil dan Dohuk.
Sementara itu, keluarga Talabani memimpin Patriotic Union of Kurdistan atau PUK yang berpengaruh kuat di Sulaymaniyah dan kawasan sekitarnya.
Dominasi dua keluarga ini membuat banyak pihak menilai politik Kurdistan Irak lebih menyerupai sistem dinasti dibandingkan demokrasi modern.
Kritik semakin tajam karena hampir semua partai politik di Kurdistan Irak menggunakan kata “demokratik” dalam namanya.
Namun, pergantian kekuasaan yang sejati melalui kompetisi politik dianggap jarang terjadi secara substantif.
Kondisi ini semakin kompleks ketika melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali atas kekuatan bersenjata utama di wilayah tersebut, yakni Peshmerga.
Secara resmi, Peshmerga berada di bawah kendali Pemerintah Regional Kurdistan melalui Kementerian Peshmerga.
Akan tetapi, dalam praktiknya, Peshmerga tidak sepenuhnya berada dalam satu komando nasional.
Kekuatan Peshmerga terbagi berdasarkan loyalitas politik, mengikuti garis KDP dan PUK.
Unit-unit yang setia kepada KDP secara de facto berada di bawah pengaruh keluarga Barzani.
Sementara unit-unit yang loyal kepada PUK berada dalam lingkar kekuasaan keluarga Talabani.
Pembelahan ini membuat Peshmerga sering dipandang sebagai dua angkatan bersenjata partai yang dilembagakan.
Upaya penyatuan komando sejak pertengahan 2000-an belum sepenuhnya berhasil karena kepentingan politik yang terus bertahan.
Akibatnya, supremasi sipil atas militer dinilai masih lemah dan menjadi catatan penting dalam evaluasi demokrasi Kurdistan Irak.
Situasi inilah yang menjadi dasar kritik bahwa klaim demokrasi Kurdistan Irak belum sepenuhnya sejalan dengan realitas politik dan keamanan di wilayah tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar